MEGAPOLITIK.COM - Kebijakan kontroversial mencuat dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Bupati Sudewo memutuskan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB–P2) hingga 250 persen, sebuah lonjakan yang mengejutkan publik setelah 14 tahun tidak pernah direvisi.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2025 yang mengubah dasar pengenaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), membuat beban warga melonjak drastis dari ratusan ribu menjadi jutaan rupiah per tahun.

Gelombang penolakan pun tak terhindarkan.

Ribuan warga turun ke jalan, mendesak kebijakan dicabut dan bahkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Protes itu tidak hanya soal pajak, tetapi juga meluas ke berbagai kebijakan lain yang dinilai memberatkan rakyat, mulai dari pemangkasan tenaga honorer hingga proyek pembangunan yang dianggap boros anggaran.

Desakan publik akhirnya berbuah hasil.

Kebijakan kenaikan PBB dicabut, namun tuntutan pemakzulan tetap bergulir di DPRD, memperlihatkan rapuhnya legitimasi kekuasaan seorang kepala daerah ketika bersentuhan dengan kepentingan ekonomi rakyat kecil.

Fenomena di Pati hanyalah puncak gunung es.

Kenaikan PBB secara drastis ternyata bukan di satu daerah saja, melainkan gejala politik fiskal yang juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota lain.

Dari Cirebon, Jombang, Semarang, hingga Bone, publik menghadapi situasi serupa, di mana tarif PBB melonjak tajam, menimbulkan keresahan, bahkan memicu aksi protes.

Pertanyaan pun muncul, apakah kebijakan ini sekadar penyesuaian teknis atas NJOP? atau justru bagian dari strategi politik kepala daerah? Atau malah hasil campur tangan partai politik pengusungnya dalam mengelola anggaran?

Berikut informasi partai politik pengusung para bupati yang menaikkan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)!

Partai Politik Pengusung Para Bupati yang Menaikkan Tarif PBB

1. Imron Rosyadi (Bupati Cirebon, Jawa Barat)

Imron Rosyadi berduet dengan Agus Kurniawan Budiman berhasil berebut kursi Bupati dan Wakil Bupati.

Deklarasi keduanya digelar pada Selasa (27/8/2024), di Kantor DPC PDIP Cirebon, sebelum kemudian mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang resmi membuka pendaftaran di hari yang sama.

“Imron Rosyadi dan Agus Kurniawan Budiman kini resmi maju dalam kontestasi politik lima tahunan, membawa harapan serta semangat baru untuk masyarakat Cirebon,” ujar Imron saat memberikan keterangan pers, Senin (26/8/2024) malam.

Imron menegaskan komitmennya melanjutkan program yang telah dirintis selama periode pertamanya sebagai Bupati Cirebon sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kami memiliki visi yang sama, yakni menjadikan Cirebon lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.

Sebagai informasi, Imron sebelumnya menjabat Bupati Cirebon periode 2019–2024, menggantikan Sunjaya Purwadi Sastra.

Dalam pencalonan tahun 2024, ia menggandeng Agus Kurniawan Budiman, mantan anggota DPRD sekaligus Kepala Desa Kedongdong Kidul, yang dinilai mampu menjadi tandem ideal.

Pasangan Imron–Agus juga mendapat dukungan penuh dari Partai Nasdem, memperkuat barisan koalisi PDIP dalam Pilkada 2024.

Partai Politik: PDIP, Nasdem

2. Warsubi (Bupati Jombang, Jawa Timur)

Pasangan Warsubi dan Salmanudin Yazid atau Gus Salman (WarSa) menang melawan petahana di Pilbup Jombang 2024.

WarSa diusung delapan parpol Koalisi Jombang Maju.

Mereka diusung 8 parpol parlemen dan nonparlemen yang bergabung menjadi Koalisi Jombang Maju, yaitu Gerindra, PKB, PKS, Golkar, NasDem, Gelora, PAN dan PSI.

Partai parlemen total menguasai 30 atau 60% dari 50 kursi DPRD Jombang periode 2024-2029.

Rinciannya, PKB 12 kursi, Gerindra 8 kursi, Golkar 5 kursi, NasDem 2 kursi, serta PKS 3 kursi.

Partai Politik: Gerindra, PKB, PKS, Golkar, NasDem, Gelora, PAN, PSI

3. Ngesti Nugraha (Bupati Semarang, Jawa Tengah)

Pasangan Ngesti Nugraha-Nur Arifah resmi memenangkan Pilkada 2024d dengan sembilan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Semarang.

Surat rekomendasi dukungan untuk pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang tersebut diserahkan saat deklarasi dukungan di Posko Mutiara (Menang Untuk Ngesti-Arifah) daerah Lopait Kecamatan Tuntang, Rabu (18/8/2024).

Partai pengusung Ngesti-Arifah adalah PDI Perjuangan (18 kursi), Nasdem (5), Gerindra (4), PKB (5), Golkar (4), PKS (4), PAN (2), Hanura (1), dan Demokrat (1).

Selain itu, ada juga dukungan dari partai non-parlemen, yakni PSI, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Ummat, dan Partai Perindo.

Saat itu, Ketua Tim Pemenangan Mutiara, Bondan Marutohening, mengungkapkan dengan besarnya dukungan partai politik, menunjukkan harapan yang besar untuk pasangan Ngesti-Arifah.

"Tapi kami tetap berharap selain dukungan partai, masyarakat juga memberikan dukungan yang sama sehingga kami optimistis menang besar di Kabupaten Semarang," ujarnya, Rabu (28/8/2024).

Partai Politik: PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, PKB, Golkar, PKS, PAN, Hanura, Demokrat, PSI, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Ummat, dan Partai Perindo

4. Andi Asman Sulaiman (Bupati Bone, Sulawesi Selatan)

Andi Asman Sulaiman-Andi Akmal Pasluddin berhasil memenangkan kursi bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Bone.

Saat itu, pasangan dengan tagline 'Beramal' ini melakukan konvoi dari kediamannya di Jalan Sambaloge dengan diantar oleh para Ketua Partai pengusung, keluarga, sahabat, dan relawan.

Ketika masih berposisi sebagai calon, Paslon Beramal ini mengenakan pakaian putih-putih dengan memakai kopiah.

Tampak hadir dalam rombongan di antaranya bacalon Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS), Anggota DPR RI terpilih Andi Amar Sulaiman, mantan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle.

Adapula mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bone Andi Syamsiar Halid yang juga merupakan adik kandung dari Nurdin Halid (NH).

Sementara Ketua DPD PAN Bone Andi Wahyudi Taqwa mengatakan, total ada 9 parpol pengusung paslon Beramal.

Sembilan parpol tersebut berkomitmen memenangkan Asman-Akmal.

"Partai Gerindra, Demokrat, PKS, NasDem, Perindo, PAN, Gelora, PSI, dan PBB. Jadi ada 9 partai yang tergabung dalam mengusung Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin," ujar Wahyudi dalam sambutannya Rabu (28/8/2024).

Partai Politik: Partai Gerindra, Demokrat, PKS, NasDem, Perindo, PAN, Gelora, PSI, dan PBB

Penutup

Itulah partai politik pengusung para bupati yang menaikkan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). (apr)