Adapun penilaian baik tercatat 36 persen, sementara kategori sangat baik memperoleh 0 persen.
Sebanyak 5 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Dengan demikian, selisih antara gabungan penilaian negatif dan penilaian positif mencapai 23 poin persentase.
Survei tersebut tidak merinci faktor yang membuat responden memberikan penilaian negatif.
Karena itu, hasilnya tidak cukup untuk menyimpulkan penyebab ketidakpuasan ataupun mengukur kinerja setiap lembaga penegak hukum secara terpisah.
Pemberantasan Korupsi Masuk Tiga Masalah Prioritas Publik
Pemberantasan korupsi juga muncul dalam bagian lain laporan IPO, yakni ketika responden ditanya mengenai masalah paling mendesak yang perlu diselesaikan pemerintah.
Dalam pertanyaan tersebut, pemberantasan korupsi memperoleh persentase 19,5 persen dan menempati urutan kedua.
Posisi pertama ditempati pengendalian harga bahan pokok dengan 28 persen.
Berikutnya, pembukaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran memperoleh 14,7 persen.
Sementara itu, pengurangan tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10 persen.
Temuan ini menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu persoalan yang menjadi perhatian responden.
Namun, kedua indikator dalam laporan tersebut mengukur hal berbeda: satu menilai kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sedangkan yang lain mengukur masalah yang dianggap paling mendesak.





