MEGAPOLITIK.COM - Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri dan kepala badan di sektor sosial dan politik mendapatkan penilaian publik yang beragam. 

Survei masyarakat yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebebasan sipil dan program pembangunan utama masih menjadi sorotan. 

Sebanyak 35% responden menilai kondisi kebebasan sipil pemerintahan Prabowo–Gibran sama saja dengan periode sebelumnya, sementara 24% menilai masih terlindungi. 

Namun, 28% menilai kebebasan sipil tidak terlindungi atau sangat tidak terlindungi, dan hanya 13% yang merasa kebebasan sipil sangat terlindungi. 

Temuan ini mengindikasikan kekhawatiran publik terhadap ruang partisipasi masyarakat yang semakin terbatas pada pemerintahan Prabowo–Gibran.

Metodologi Penelitian

Penilaian dalam laporan CELIOS dilakukan melalui dua metode: survei berbasis expert judgment (panel) dan survei masyarakat umum. 

Panel expert terdiri dari 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional, mencakup desk ekonomi, sosial-politik, hukum, HAM, serta energi dan lingkungan. 

Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses informasi luas, kemampuan analisis kebijakan yang tajam, dan pengalaman memantau pejabat publik secara objektif. 

Survei pakar dilakukan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025, dengan instrumen yang telah diuji validitas dan konsistensinya.

Survei masyarakat umum dilaksanakan secara nasional pada 2–17 Oktober 2025, melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah pedesaan, pinggiran, hingga perkotaan. 

Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan terarah di Facebook dan Instagram, dengan penyaringan berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin, minat, dan isu ekonomi. 

Hasil survei diberi pembobotan statistik sesuai distribusi usia, pendidikan, pendapatan, dan wilayah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kebebasan Sipil dan Proyek IKN

Hasil survei CELIOS menunjukkan bahwa banyak warga merasa ruang kebebasan semakin menyempit. 

Penyebab utama adalah penggunaan UU ITE yang kerap dipakai untuk mempidanakan kritik di media sosial, sehingga masyarakat menjadi enggan berbicara. 

Pendekatan keamanan juga masih dominan dalam menangani aksi demonstrasi, di mana beberapa peserta ditahan tanpa kejelasan proses hukum.

Publik juga menyoroti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Sebanyak 44% responden setuju proyek ini dilanjutkan, 43% menolak, dan 12% menyatakan tidak tahu. 

Persepsi publik melihat proyek IKN sebagai boros dan elitis, dengan minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat serta kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi.

Pendekatan Militeristik Pemerintahan

Survei CELIOS menunjukkan bahwa 63% publik menilai pemerintahan Prabowo–Gibran menggunakan pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan, sementara 24% menolak pandangan tersebut dan 13% menyatakan tidak tahu. 

Temuan ini mengungkap adanya sentralisasi kekuasaan yang membatasi ruang partisipasi sipil dan menekankan kontrol dibanding dialog dengan masyarakat.

Kinerja Menteri dan Kepala Badan

Kinerja menteri dan kepala badan di sektor sosial dan politik selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran pada pertama dinilai bervariasi, dengan kecenderungan negatif pada laporan CELIOS.

Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) memperoleh skor terendah dengan -39, diikuti Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital) dengan -15 dan Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan) dengan -14. 

Tren ini menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap menteri yang menangani isu komunikasi publik, pertahanan, dan kebudayaan.

Di sisi lain, beberapa menteri memperoleh persepsi positif meski dengan margin kecil. 

Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) memperoleh skor 13, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) 12, dan Prasetyo Hadi (Mensesneg) 8. 

Performa mereka dianggap relatif stabil dan memberikan kontribusi jelas selama satu tahun pertama pemerintahan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penilaian publik melalui survei CELIOS terhadap sektor sosial dan politik di pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan tantangan serius terkait kebebasan sipil dan partisipasi masyarakat.  (daf)