MEGAPOLITIK.COM - Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri dan kepala badan di sektor sosial dan politik mendapatkan penilaian publik yang beragam. 

Survei masyarakat yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebebasan sipil dan program pembangunan utama masih menjadi sorotan. 

Sebanyak 35% responden menilai kondisi kebebasan sipil pemerintahan Prabowo–Gibran sama saja dengan periode sebelumnya, sementara 24% menilai masih terlindungi. 

Namun, 28% menilai kebebasan sipil tidak terlindungi atau sangat tidak terlindungi, dan hanya 13% yang merasa kebebasan sipil sangat terlindungi. 

Temuan ini mengindikasikan kekhawatiran publik terhadap ruang partisipasi masyarakat yang semakin terbatas pada pemerintahan Prabowo–Gibran.

Metodologi Penelitian

Penilaian dalam laporan CELIOS dilakukan melalui dua metode: survei berbasis expert judgment (panel) dan survei masyarakat umum. 

Panel expert terdiri dari 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional, mencakup desk ekonomi, sosial-politik, hukum, HAM, serta energi dan lingkungan. 

Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses informasi luas, kemampuan analisis kebijakan yang tajam, dan pengalaman memantau pejabat publik secara objektif. 

Survei pakar dilakukan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025, dengan instrumen yang telah diuji validitas dan konsistensinya.

Survei masyarakat umum dilaksanakan secara nasional pada 2–17 Oktober 2025, melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah pedesaan, pinggiran, hingga perkotaan. 

Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan terarah di Facebook dan Instagram, dengan penyaringan berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin, minat, dan isu ekonomi.