“Kewenangan terbagi-bagi, tapi provinsi tetap memiliki titik prioritas yang harus dikejar,” tegas Salehuddin.
Selain itu, Salehuddin mengakui bahwa kondisi fiskal provinsi tidak sepenuhnya longgar.
Meski ada keterbatasan anggaran, DPRD berkomitmen memastikan dana yang ada diarahkan pada kebutuhan paling mendesak.
Pengawasan ketat dari dewan menjadi salah satu cara agar pembangunan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran, tapi fokus tetap sama. DPRD akan memastikan setiap proyek infrastruktur benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Salehuddin.
Langkah DPRD Kaltim ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan pihak terkait bahwa peningkatan kualitas infrastruktur di Kubar dan Mahulu harus dipercepat, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan hulu Kaltim. (adv)
_-_2026-03-03T224544.277.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
