Dari sudut pandang anggaran, Ismail memahami bahwa pemindahan tanggung jawab pembayaran gaji dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengeluaran pemerintah daerah.
Beban pembiayaan tenaga pendidik selama ini menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Salah satu aspeknya juga untuk meringankan beban daerah, salah satunya pembiayaan gaji dan sebagainya," katanya.
Meski mendukung tujuan efisiensi tersebut, Ismail menilai mekanisme yang dipilih tetap perlu dikaji.
Ia menyebut pemerintah pusat dapat mempertimbangkan skema penyaluran dana kepada daerah sehingga pembayaran gaji masih bisa ditangani pemerintah daerah tanpa harus mengubah seluruh status kepegawaian.
"Kalau kita bicara mengurangi beban daerah untuk efisiensi, untuk beban gaji, kita setuju itu. Ya, bagus saja," ujarnya.
Menurutnya, skema pembiayaan perlu dipastikan terlebih dahulu agar manfaat kebijakan dapat dinilai secara utuh.
Ia belum ingin menyimpulkan apakah pengalihan status merupakan pilihan paling tepat sebelum mekanisme pelaksanaan dan konsekuensinya diketahui.





