Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Samarinda Utara Wacanakan Pemekaran, DPRD Samarinda Tunggu Hasil Kajian

Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:9

WAWANCARA — Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah/Foto: IST

Helmi juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut.

Saat pemerintah masih menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, setiap rencana yang berpotensi menimbulkan pengeluaran baru perlu diperhitungkan secara cermat.

Ia menilai, pembentukan wilayah administratif baru akan membawa konsekuensi terhadap kebutuhan belanja pemerintah.

Karena itu, perhitungan pembiayaan sejak tahap perencanaan diperlukan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan anggaran di kemudian hari.

"Ya, sebenarnya kalau bicara urgensi, kita itu nantinya ujung-ujungnya bicara masalah pembiayaan. Hari ini kita masih dalam suasana efisiensi, kan? Nah, tentunya itu juga perlu dipertimbangkan, itu saja. Karena nanti butuh sarana, fasilitas kantor, dan segala macamnya," ujarnya.

Selain persoalan anggaran, kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan gedung perkantoran, fasilitas pelayanan publik, serta berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di wilayah hasil pemekaran.

Kesiapan logistik dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan juga perlu masuk dalam penilaian.

Dengan demikian, apabila pemekaran nantinya terlaksana, wilayah baru tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink