Secara umum, tugas Human Rights Council meliputi:

• Mengadvokasi hak asasi manusia di semua negara dan menangani situasi pelanggaran HAM yang serius.
• Memberikan rekomendasi kepada badan-badan PBB terkait kebijakan dan program HAM global.
• Menetapkan mekanisme penyelidikan atau misi pencarian fakta (fact-finding missions) serta komisi khusus untuk menyelidiki pelanggaran berat di suatu negara.
• Melakukan Universal Periodic Review (UPR), yaitu peninjauan berkala atas catatan HAM semua negara anggota PBB untuk mendorong perbaikan sesuai standar internasional.
• Menetapkan dan mengawasi mandat untuk prosedur khusus seperti special rapporteurs yang memantau dan melaporkan isu spesifik tematik atau negara tertentu.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia tidak bertindak mewakili kepentingan nasionalnya, melainkan memimpin proses sidang, memastikan agenda berjalan secara objektif, inklusif, dan berimbang sepanjang tahun 2026. 

Posisi Presiden Dewan HAM PBB ini juga bersifat prosedural serta diplomatik, mengatur irama pertemuan, debat, dan negoisasi antar negara anggota. 

Posisi Indonesia saat menjadi Dewan HAM PBB ditengah isu Venezuella

Dalam beberapa hari terakhir, dinamika global terkait situasi di Venezuela, termasuk intervensi militer Amerika Serikat, telah menarik perhatian internasional. 

Kontroversi penahanan Presiden Nicolas Maduro juga memicu perdebatan di berbagai forum.

Menanggapi hal ini, muncul pertanyaan bagaimana posisi Indonesia setelah resmi menjadi Presiden Dewan HAM PBB, akan membahas situasi HAM di Venezuela selama kepemimpinannya.