Sementara itu, laporan Fraksi Demokrat–PPP yang dibacakan Agus Aras menyoroti perlunya pedoman teknis yang lebih rinci terkait implementasi Gratispol, khususnya untuk layanan pendidikan dan kesehatan gratis.

Masyarakat masih mencari kejelasan mengenai siapa saja penerima manfaat, termasuk apakah mahasiswa yang sudah berada di semester lanjut turut mendapat dukungan atau hanya mahasiswa baru, serta bagaimana pembedanya dengan program beasiswa lain yang telah berjalan.

Selain itu, masih ada pertanyaan mengenai penyediaan seragam gratis sebagai bagian dari program tersebut.

Kebutuhan pembangunan sekolah menengah di wilayah Kutai Timur dan Balikpapan juga menjadi aspirasi yang disampaikan warga.

Agus menegaskan bahwa reses merupakan mekanisme penting bagi DPRD dalam memahami kondisi di lapangan, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai prioritas masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, memastikan seluruh masukan tersebut akan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. (adv)