MEGAPOLITIK.COM -  Gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) semakin meluas di Kalimantan Timur.

Aksi besar bertajuk “Panggung Rakyat & Mimbar Bebas Penolakan Pemangkasan DBH” akan digelar pada Kamis, 16 Oktober 2025, di Teras Samarinda.

Kegiatan ini digerakkan oleh Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) dan dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 hingga 18.00 WITA, melibatkan beragam elemen masyarakat — mulai dari tokoh adat, mahasiswa, pemuda, petani, buruh, hingga aktivis lingkungan.

Mereka akan bersatu menyuarakan satu tuntutan: “Batalkan rencana pemangkasan DBH atau hadapi perlawanan rakyat.”

LPADKT Samarinda Serukan Perlawanan Damai terhadap Kebijakan Pusat

Koordinator acara sekaligus Sekretaris Cabang LPADKT Kota Samarinda, Jemriantho, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum LPADKT Kalimantan, Vendy Meru.

“Ya, kemarin kami menerima instruksi langsung dari Ketum untuk menggelar panggung rakyat sebagai wadah masyarakat Kalimantan Timur menyatukan suara dan perlawanan terhadap kebijakan pemotongan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat yang sewenang-wenang,” ujar Jemriantho dalam keterangan pers di Samarinda, Senin (13/10).

Menurutnya, aksi panggung rakyat ini tidak hanya menjadi bentuk unjuk rasa, tetapi juga sarana ekspresi politik yang beradab dan bermartabat.

Aksi besar ini akan diawali dengan ritual adat pembuka, dilanjutkan dengan orasi politik, aksi teatrikal perlawanan, pembacaan deklarasi rakyat, hingga penyerahan simbolik tanah dan air kepada pemerintah daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk mengirim pesan kuat kepada pemerintah pusat bahwa rakyat Kalimantan Timur menolak perlakuan tidak adil terhadap daerah penghasil sumber daya alam.

LPADKT Peringatkan Potensi “Bola Liar” Jika Aspirasi Diabaikan

Lebih lanjut, Jemriantho menjelaskan bahwa keresahan masyarakat Kalimantan Timur kini kian terasa di berbagai lapisan — dari warung kopi hingga ruang-ruang diskusi elit.

Menurutnya, Ketua Umum LPADKT melihat situasi ini berpotensi menjadi “bola liar” jika tidak segera disalurkan melalui ruang ekspresi yang tepat.

“Panggung rakyat ini hadir untuk menyalurkan kegelisahan rakyat dan elit. Jika tidak difasilitasi, perlawanan yang muncul bisa tak terukur,” tegas Jemriantho.

Menutup keterangannya, Jemriantho mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk hadir dan menyuarakan aspirasinya secara damai, konstitusional, dan bermartabat.

“Inilah saatnya rakyat berdiri bersama. Inilah waktunya kita menunjukkan bahwa Kalimantan Timur bukan lumbung yang bisa diperas tanpa diberi haknya,” pungkasnya. (tam)