MEGAPOLITIK.COM - Pendapatan Transfer Pusat (PTP) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan drastis, merosot dari Rp9,33 triliun menjadi hanya Rp3,13 triliun atau turun 66,39 persen.

Dana Bagi Hasil (DBH) pun ikut terjun bebas hingga 73,15 persen, menyisakan Rp1,62 triliun saja.

Akibatnya, muncul defisit fiskal besar mencapai Rp6,19 triliun yang harus ditutup dalam penyusunan R-APBD 2026.

Situasi ini memantik perhatian Fraksi PKB karena anjloknya penerimaan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan belanja daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kaltim, Abdurrahman KA, menyoroti target PAD sebesar Rp10,75 triliun yang dinilai perlu dijelaskan secara detail, terutama terkait sumber inovasi dan risikonya bagi masyarakat.

“Jangan sampai target itu ditempuh dengan cara cepat seperti menaikkan pajak atau retribusi,” tegasnya dalam Rapat Paripurna ke-45 terkait pandangan umum Fraksi atas R-APBD 2026.

PKB juga menilai komposisi belanja masih berat ke operasional.

Dari total Rp15,15 triliun, hanya Rp1,6 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal sehingga efektivitas pembangunan dianggap belum optimal.

“Belanja modal yang minim menegaskan perlunya zero-based budgeting agar setiap rupiah berkontribusi langsung pada masyarakat,” lanjut Abdurrahman.

Masalah lain terlihat pada dokumen KUA APBD 2026 yang salah mencantumkan angka Rp20,45 triliun, padahal nominal yang disepakati hanyalah Rp15,15 triliun.

Selisih Rp5,35 triliun ini dianggap terlalu besar untuk disebut kekeliruan biasa dan menuntut klarifikasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal daerah.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2 persen juga dipertanyakan.

PKB meminta penjelasan instrumen kebijakan yang akan digunakan agar angka tersebut tidak sekadar menjadi target optimistis tanpa landasan kuat.

Selain itu, peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 652 orang menjadi 107.674 orang, penurunan TPAK ke 66,59 persen, serta naiknya pengangguran lulusan sarjana sebesar 6,5 persen dinilai sebagai sinyal perlunya penguatan ekosistem ketenagakerjaan agar hasil pembangunan tidak hanya bagus secara laporan, tetapi terasa nyata di masyarakat.

Rendahnya serapan anggaran, baru 47 persen per Oktober 2025, juga menjadi catatan penting.

Menurut PKB, percepatan realisasi sangat dibutuhkan agar APBD terbesar di Kalimantan benar-benar mampu menggerakkan ekonomi daerah dan memberi manfaat langsung bagi warga Kaltim.

(adv)