KPK menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada 7 Oktober 2026.
Saat itu, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.
Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026.
Namun, Nusron kembali tidak hadir. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik belum memperoleh konfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya pada jadwal kedua tersebut.
Ketidakhadiran itu membuat KPK mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa atau melakukan penjemputan paksa.
Namun, hingga pemberitaan pada 17 Oktober 2026, KPK menyatakan belum mengambil keputusan untuk melakukan penjemputan paksa.
Perkembangan perkara ini masih bergantung pada proses penyidikan KPK.
Karena itu, status Nusron sebagai saksi perlu dibedakan dari status tersangka, sementara dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. (sal/sal)





