“Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut dan mengambil alih kembali jutaan hektare konsesi yang dinilai tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, termasuk kebijakan moratorium izin kehutanan dan pertambangan.

“Jika konsesi disalahgunakan dan keuntungannya justru dibawa ke luar negeri, itu adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap negara,” tambahnya.

Ajak Gotong Royong Wujudkan Keadilan Sosial

Menutup pernyataannya, Agus Jabo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong mengawal haluan ekonomi nasional agar kembali setia pada amanat konstitusi.

“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia sementara rakyat masih hidup dalam kesulitan. Haluan kita harus jelas, kembali dan setia pada Pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya. (tam)