Kondisi tersebut membuat setiap usulan tidak otomatis dapat direalisasikan pada tahun yang sama.
Kebutuhan sekolah tetap dicatat, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia.
Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan dapat berasal dari lebih dari satu jalur.
Selain menggunakan APBD Kota Samarinda, pemerintah juga dapat mengajukan dukungan melalui bantuan keuangan (Bankeu) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” ungkapnya.
Menurut Puji, pemanfaatan berbagai skema pendanaan tersebut dapat membantu pemerintah tetap menjalankan program perbaikan sekolah ketika kemampuan APBD terbatas.
Salah satu sekolah yang telah tercantum dalam rencana penanganan ialah SMP Negeri 24 Samarinda.
Program tersebut masuk dalam perencanaan 2026, tetapi realisasi pekerjaan masih menunggu ketersediaan anggaran serta tahapan pengadaan.
“24 itu sebenarnya diprogram 2026. Keuangannya itu sekarang yang belum. Bukan efisiensi, tetap itu prioritas,” ucapnya.





