Dampaknya, sejumlah program prioritas, termasuk penataan kawasan permukiman, belum bisa dijalankan sesuai target yang telah disusun.
"Kami ingin program Pak Wali untuk mengentaskan kawasan kumuh ini berjalan masif. Tapi memang sampai hari ini kemampuan fiskal yang menghalangi kegiatan tersebut," jelasnya.
Komisi III DPRD Samarinda pun meminta pemerintah pusat segera merealisasikan dana transfer yang masih tertunda.
Menurut Deni, tambahan ruang fiskal akan memberi kesempatan lebih besar bagi pemerintah kota untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sekaligus menekan luas kawasan kumuh yang masih tersebar di sejumlah wilayah.
"Kami berharap Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tunda salur sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk penataan kawasan kumuh di berbagai wilayah Kota Samarinda," pungkasnya. (adv/daf)





