Kondisi ini, menurut Seno, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah provinsi sendirian sehingga diperlukan kerja sama lintas daerah.

Pemprov kini mulai menyusun formula kebijakan baru. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi bentuk dukungan tambahan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari daerah terpencil, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, maupun kawasan pesisir.

Rencana dukungan biaya hidup ini nantinya tidak dimaksudkan menggantikan GratisPol, melainkan menjadi pelengkap agar bantuan pendidikan dapat lebih menyeluruh.

Seno menegaskan bahwa tujuan utama GratisPol bukan hanya membebaskan UKT, tetapi memastikan mahasiswa mampu bertahan dan hidup layak selama proses pendidikan berlangsung.

“Kita ingin mahasiswa bukan hanya bisa masuk kampus, tapi juga tetap bisa hidup dengan layak selama mereka belajar,” tutupnya.

(adv)