MEGAPOLITIK.COM - Pemerintah telah menyusun strategi bertahap dengan prioritas waktu untuk relokasi aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Proses ini akan dilaksanakan dalam tiga prioritas waktu berdasarkan urgensi tugas masing-masing kementerian/lembaga serta kesiapan infrastruktur hunian.

Pada prioritas waktu pertama, yang berlangsung tahun 2024 hingga 2025, sebanyak 11.991 ASN dari 38 kementerian/lembaga dijadwalkan pindah terlebih dahulu ke IKN.

Kemudian, pada prioritas waktu kedua akan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029, bertepatan dengan target Presiden bahwa IKN akan menjadi pusat politik Indonesia pada 2028.

Pada prioritas waktu ini, 29 kementerian/lembaga tambahan akan direlokasi bersama lebih dari 6.824 ASN.

Memasuki prioritas waktu ketiga yang dijadwalkan pada 2030 hingga 2034, sebanyak 59 kementerian dan lembaga lainnya akan menyusul pindah dengan sekitar 14.262 ASN.

Pada prioritas waktu akhir ini, pemindahan ASN akan dituntaskan secara menyeluruh, seiring dengan penguatan sistem birokrasi dan pemerintahan digital.

Jika diakumulasikan, maka terdapat sekitar 33.077 ASN yang akan direlokasi ke IKN.

Implementasi Sistem Kerja Digital dan Fleksibel

Fase Pertama: Pola Kerja Digital dan Fleksibel

Di tahap awal, sistem kerja yang diterapkan akan bersifat digital dan fleksibel, mengingat belum seluruh ASN dapat langsung berpindah.

Konsep ini mengedepankan efisiensi dalam pelayanan publik serta mendukung transisi menuju birokrasi modern.

Fase Kedua: ASN Baru dan Integrasi Sistem

Pada tahap kedua, ASN hasil seleksi CPNS 2024 akan mulai ditempatkan di IKN.

Pemerintah juga merencanakan pengintegrasian sistem pemerintahan cerdas (smart government) antara IKN dan Jakarta, termasuk fasilitas co-working space sebagai bentuk transformasi ruang kerja bersama.

Fase Ketiga: Penerapan Smart Government

Puncak transformasi pemerintahan akan terjadi di fase ketiga, saat implementasi sistem pemerintahan cerdas secara menyeluruh mulai diberlakukan.

Ini mencakup digitalisasi layanan pemerintahan di IKN dan optimalisasi koordinasi dengan Jakarta sebagai pusat ekonomi.

Progres Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur

Kantor, Hunian, dan Fasilitas Umum Mulai Berfungsi

Sejauh ini, sejumlah fasilitas penting telah beroperasi, di antaranya:
•    15 tower perkantoran fungsional yang mampu menampung 9.465 ASN
•    Istana negara
•    36 rumah tapak jabatan untuk menteri
•    17 tower hunian ASN
•    9 tower hunian hankam untuk personil TNI/Polri

Setiap ASN yang direlokasi dijanjikan akan mendapatkan satu unit hunian yang telah disediakan pemerintah.

Layanan Kesehatan dan Pendukung Hidup

Guna menunjang kebutuhan dasar warga IKN, pemerintah juga telah menyediakan infrastruktur layanan kesehatan, seperti:
•    5 rumah sakit
•    5 klinik kesehatan
•    7 puskesmas

Fasilitas-fasilitas ini telah beroperasi secara bertahap dan akan terus ditingkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di IKN.

Penutup

Rencana pemindahan ASN ke IKN bukan hanya sekadar relokasi fisik, namun juga mencerminkan transformasi sistem pemerintahan Indonesia menuju era digital dan kolaboratif.

Dengan tiga fase yang terstruktur, IKN dipersiapkan menjadi pusat administrasi negara yang modern dan efisien. (apr)