“Sebagian besar masyarakat masih mengeluhkan kondisi jalan, jembatan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki prioritas pembangunan agar kebutuhan dasar benar-benar terpenuhi,” jelasnya.

Yenni juga menyampaikan bahwa DPRD telah meminta setiap komisi memperkuat fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi fokus utama karena masih ditemukan program yang belum berjalan maksimal.

“Kami tidak ingin ada anggaran yang tidak memberi manfaat. Setiap rupiah harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang nyata,” tegasnya.

Ia memastikan DPRD akan menyampaikan laporan resmi rangkuman aspirasi masyarakat dari Paripurna ke-48 kepada pemerintah provinsi agar segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“Ini bukan sekadar prosedur administratif. Kami ingin ada perubahan yang benar-benar terasa di lapangan. Itu yang masyarakat tunggu,” pungkasnya.

(adv)