Daftar Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Indonesia (Triwulan II 2025)

1. Maluku Utara – 32,09%
2. Sulawesi Tengah – 7,95%
3. Kepulauan Riau – 7,14%
4. Bali – 5,95%
5. Sulawesi Tenggara – 5,89%
6. Sulawesi Utara – 5,64%
7. Kalimantan Barat – 5,59%
8. DI Yogyakarta – 5,49%
9. Nusa Tenggara Timur – 5,44%
10. Sumatera Selatan – 5,42%
11. Kalimantan Selatan – 5,39%
12. Banten – 5,33%
13. Jawa Tengah – 5,28%
14. Jawa Barat – 5,23%
15. Jawa Timur – 5,23%
16. DKI Jakarta – 5,20%
17. Gorontalo – 5,14%
18. Lampung – 5,09%
19. Jambi – 4,99%
20. Bengkulu – 4,99%
21. Kalimantan Tengah – 4,99%
22. Sulawesi Selatan – 4,94%
23. Aceh – 4,82%
24. Sumatera Utara – 4,69%
25. Kalimantan Timur – 4,69%
26. Riau – 4,59%
27. Kalimantan Utara – 4,54%
28. Sulawesi Barat – 4,29%
29. Kepulauan Bangka Belitung – 4,09%
30. Papua Selatan – 4,09%
31. Sumatera Barat – 3,94%
32. Papua – 3,55%
33. Maluku – 3,19%
34. Papua Barat Daya – 3,19%
35. Papua Pegunungan – 3,19%
36. Papua Barat – -0,23%
37. Nusa Tenggara Barat – -0,82%
38. Papua Tengah – -9,83%

Provinsi dengan Pertumbuhan Terendah

Di sisi lain, sejumlah provinsi masih menghadapi kontraksi ekonomi.

Provinsi Papua Tengah mengalami kontraksi ekonomi terdalam di Indonesia pada Triwulan II 2025, dengan pertumbuhan negatif sebesar -9,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Penurunan ini disebabkan oleh turunnya produksi sektor pertambangan dan lemahnya ekspor mineral.

Sementara, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan kontraksi ekonomi sebesar -0,82% pada Triwulan II 2025. 

Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya produksi sektor tambang dan lemahnya ekspor mineral, yang merupakan sektor unggulan provinsi ini.

Papua Barat Daya mencatatkan kontraksi ekonomi sebesar -3,19% pada Triwulan II 2025. 

Kendala utama yang dihadapi termasuk keterbatasan infrastruktur dan rendahnya investasi, yang menghambat pengembangan sektor-sektor produktif di wilayah tersebut.

Sama seperti Papua Barat Daya, Papua Pegunungan juga mengalami kontraksi ekonomi sebesar -3,19% pada Triwulan II 2025. 

Faktor-faktor seperti kurangnya konektivitas antarwilayah dan minimnya dukungan investasi menjadi tantangan utama dalam upaya pemulihan ekonomi provinsi ini.

Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -0,23% pada Triwulan II 2025.

Meskipun demikian, kontraksinya tidak sebesar provinsi-provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia.