MEGAPOLITIK.COM - Tekanan fiskal yang dihadapi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2026 dinilai bukan sekadar persoalan hitungan anggaran, tetapi ujian bagi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah ancaman ketimpangan pembangunan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurrahman KA, menegaskan bahwa situasi ini menuntut arah kebijakan yang lebih tegas dan berani.

Ia menilai masih banyak persoalan fundamental masyarakat yang belum terselesaikan dan justru membutuhkan penguatan lintas sektor.

“APBD 2026 harus memiliki orientasi yang jelas: memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, memperbaiki infrastruktur pendukung, mendorong pemerataan daya beli, mengakselerasi penanganan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan,” ujar Abdurrahman, legislator dari dapil Penajam Paser Utara dan Paser.

Abdurrahman menekankan bahwa di balik angka-angka anggaran, terdapat realitas yang tidak boleh diabaikan, yaitu kesenjangan layanan publik yang masih lebar, terutama bagi warga di daerah penyangga dan wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

“PR penurunan stunting masih besar dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Ia menyebut stunting bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi gambaran dari lemahnya pembangunan dasar seperti sanitasi, akses air bersih, dan ketahanan pangan keluarga.