Menanggapi kemungkinan pencabutan pembatasan tersebut, sejumlah anggota parlemen Inggris yang sebelumnya dikenai sanksi justru menyatakan sikap kritis. 

Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut lebih memilih tetap berada di bawah sanksi daripada status mereka dijadikan alat tawar-menawar politik.

“Kami menolak kesepakatan apa pun yang mengutamakan kenyamanan pribadi dibandingkan upaya mencari keadilan bagi rakyat Uyghur,” demikian pernyataan kelompok tersebut, yang juga mencakup mantan Menteri Keamanan Inggris Tom Tugendhat.

Sebagai catatan, China pada tahun lalu juga telah mencabut sanksi terhadap anggota Parlemen Eropa dan subkomite hak asasi manusianya, seiring upaya Beijing meredakan ketegangan dengan negara-negara Barat. 

Kunjungan kerja Keir Starmer ke China ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka kembali jalur dialog strategis antara Inggris dan China, meskipun perbedaan mendasar terkait hak asasi manusia dan keamanan global masih tetap menjadi tantangan utama dalam hubungan kedua negara. (daf)