Situasi tersebut dinilai memperluas dampak masalah, karena bukan hanya menghambat jalannya program, tetapi juga berimbas pada pihak yang berada dalam rantai pengerjaan proyek.
“Banyak yang enggak dibayar tuh, berdampak juga kepada sub-sub di bawahnya,” jelasnya.
Di luar persoalan pembangunan dan aktivitas usaha, Viktor turut mengkritisi wacana pemerintah yang berkaitan dengan perubahan mekanisme birokrasi serta penyaluran gaji pegawai melalui rekening koperasi.
Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut jika diterapkan di kota yang telah memiliki jaringan ritel modern dan sistem transaksi yang berjalan.
Menurutnya, penerapan mekanisme baru tanpa mempertimbangkan kondisi yang sudah ada justru berpotensi menambah tahapan administrasi.
Alih-alih membuat pelayanan lebih sederhana, kebijakan itu dikhawatirkan menciptakan pekerjaan tambahan bagi pihak yang terlibat.
“Itu bukan penyederhanaan namanya, itu membuat pekerjaan baru,” pungkasnya.
Viktor Yuan menilai penyaluran gaji pegawai melalui rekening koperasi justru berpotensi menambah tahapan administrasi, bukan menyederhanakan birokrasi. (adv)





