Karena itu, keberlanjutan dialog antara pedagang dan pemerintah dianggap penting untuk menentukan solusi berdasarkan persoalan yang muncul di lapangan.
“Semua masalah tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan. Kami yakin itu,” jelasnya.
Sebelumnya, DPRD Samarinda bersama organisasi perangkat daerah terkait telah menerima sekitar 14 poin keluhan dari pedagang melalui rapat dengar pendapat.
Aduan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari akses menuju pasar, tarif parkir progresif yang dianggap membebani, hingga persoalan kelistrikan.
Sementara itu, Kepala Disdag Samarinda, Nurrahmani, memastikan dialog bersama pedagang akan kembali digelar setiap Senin untuk menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang pembahasan solusi penataan serta kebutuhan fasilitas Pasar Pagi, dengan agenda yang berfokus pada persoalan pedagang. (adv)





