“Insyaallah untuk guru ini akan di-handle masalah penggajian dan lainnya melalui APBN. Mudah-mudahan segera terealisasi dan bisa menjawab persoalan kekurangan guru,” jelas Novan.
Nasib Guru Lepas Ikut Disorot
Perhatian DPRD Samarinda tidak hanya tertuju pada pengadaan guru berstatus ASN.
Novan juga menyoroti tenaga pengajar lepas yang selama ini masih memperoleh pembiayaan melalui dana BOS ataupun dukungan anggaran daerah.
Menurutnya, keberadaan guru lepas perlu mendapat pola penghasilan yang lebih terukur.
Namun, penerapan skema tersebut harus melihat kondisi kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban baru terhadap APBD.
Apabila ruang fiskal Samarinda sudah mencukupi, DPRD mendorong adanya mekanisme perekrutan yang sekaligus memberikan standar penghasilan bagi tenaga pendidik non-ASN.
“Kalau kemampuan fiskal kita sudah cukup baik ke depan, kami mendorong mereka direkrut melalui metode yang ada, dengan tujuan standarisasi gajinya bisa disesuaikan dengan UMP,” kata Novan.
Persoalan kesejahteraan, lanjut Novan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memenuhi kebutuhan guru.
Ia menilai penyelesaian masalah tenaga pendidik membutuhkan pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kalau tahun ini jelas mungkin masih terpengaruh. Tapi kami berharap tahun depan dengan adanya dukungan pemerintah pusat, kita hanya menyediakan tenaga, sementara pembiayaannya dari pemerintah pusat,” ucapnya.





