"Fungsi pengawasan DPRD mengharuskan kami mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Kami tetap menghormati kewenangan Wali Kota dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap ASN yang diperiksa," ucap Iswandi.

Menurut Iswandi, isi laporan audit akan menjadi bahan bagi DPRD untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan persoalan muncul dalam pelaksanaan proyek tersebut. 

Hasil evaluasi itu nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah agar proyek-proyek berikutnya berjalan lebih baik.

Ia menegaskan, permintaan terhadap hasil audit bukan bentuk campur tangan DPRD dalam proses penanganan kasus. 

Sebaliknya, informasi tersebut diperlukan agar fungsi pengawasan dapat dijalankan berdasarkan data dan fakta yang lengkap.

"DPRD perlu mengetahui gambaran utuh persoalan yang terjadi. Dari situ kita bisa melakukan evaluasi bersama sehingga kesalahan yang sama tidak kembali terulang," ucapnya.