“Nanti irisan dengan daerah bagaimana?” ucap Ismail.
Sejumlah mekanisme dinilai perlu dijabarkan terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang akan menangani evaluasi kinerja, menentukan penempatan maupun rotasi guru, serta menetapkan kebutuhan tenaga pendidik pada setiap wilayah.
Kebutuhan tenaga pengajar sendiri tidak dapat disamaratakan.
Setiap daerah memiliki kondisi sekolah dan kebutuhan pendidikan yang berbeda sehingga kebijakan pengelolaan guru tetap perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.
Sentralisasi Jangan Hambat Kebutuhan Daerah
Ismail mengingatkan agar perubahan pengelolaan guru tidak justru mempersempit ruang pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sekolah.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap membutuhkan mekanisme yang memungkinkan penyesuaian tenaga pendidik berdasarkan kondisi di lapangan.
“Jangan sampai ada implikasi lain yang belum kita tahu,” ucapnya.
Hingga kini, Komisi IV DPRD Samarinda belum menentukan sikap final mengenai wacana tersebut.





