Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab kerusakan agar anggaran pemeliharaan tidak terus digunakan untuk memperbaiki ruas yang sama.
Apabila beban kendaraan dan persoalan pergudangan tidak ditangani, jalan yang telah diperbaiki berpotensi kembali rusak dalam waktu relatif singkat.
“Kalau penyebab kerusakannya tidak diselesaikan, jalan akan kembali rusak dan anggaran daerah terpakai berulang kali,” ucap Deni.
Sebagai langkah jangka panjang, Deni mendorong Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi penempatan kawasan pergudangan di Jalan Ir Sutami.
Kajian tersebut perlu memperhatikan kapasitas jalan, akses kendaraan logistik, ketersediaan tempat parkir, serta dampak operasional gudang terhadap lingkungan sekitar.
Ia juga mengusulkan agar persoalan tersebut dibahas dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.
Kawasan di Samarinda Utara maupun jalur menuju Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikaji sebagai alternatif lokasi pergudangan, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kondisi infrastruktur, dan kesesuaian tata ruang.
“Kami akan mendorong usulan ini masuk dalam revisi RTRW. Kawasan pergudangan perlu memiliki akses jalan yang memadai dan tempat parkir khusus agar tidak mengganggu pengguna jalan,” jelas Deni.
Sementara itu, pengaturan jam operasional truk dan penertiban parkir liar dinilai tetap diperlukan untuk mengurangi gangguan dalam waktu dekat.





