Menurutnya, ketentuan tersebut harus diawasi secara konsisten, bukan sekadar menjadi persyaratan administratif dalam proses pembangunan.
“Aturan penyediaan RTH dan pemakaman umum oleh pengembang harus betul-betul dijalankan,” tutur Deni.
Untuk memperkuat pengawasan, ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meningkatkan pemantauan terhadap proyek perumahan.
Kedua instansi tersebut diharapkan melakukan pendataan terhadap kawasan yang diduga tidak sesuai dengan aturan zonasi.
Data yang dihimpun nantinya dapat menjadi landasan untuk menentukan tindak lanjut, termasuk penertiban apabila ditemukan pelanggaran.
Deni menilai koordinasi antardinas diperlukan agar pengawasan berjalan efektif dan ketentuan pembangunan dapat diterapkan secara konsisten.
“Dinas terkait harus melakukan pengawasan maksimal terhadap perumahan yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap pengendalian kendaraan berat, pembenahan drainase, serta pengawasan alih fungsi lahan dapat berjalan beriringan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu menekan kerusakan jalan yang berulang, mengurangi potensi genangan, dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan. (adv)





