Persoalan ketersediaan sarana pemadaman turut menjadi perhatian setelah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim melaporkan adanya sejumlah peralatan yang mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman menghadapi kendala ketika petugas harus menangani api di lapangan.
Rohim meminta Pemkot Samarinda tidak menunda penetapan status yang diperlukan untuk mengakses anggaran penanganan bencana tersebut.
“Kalau itu harus diakses dengan status tanggap darurat, ya oleh kota (Pemkot) ditetapkan saja. Ini terjadi setiap hari dan sudah berdampak,” ujar Rohim.
Ia menekankan bahwa penggunaan BTT perlu diarahkan pada kebutuhan mendesak, mulai dari pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) hingga penggantian perlengkapan pemadam yang sudah tidak layak digunakan.
Ketersediaan peralatan yang terbatas berisiko meningkatkan bahaya bagi personel yang berada di garis depan saat berupaya memadamkan api.
Rohim turut mengingatkan bahwa kebutuhan peralatan dasar relawan sebenarnya dapat dipenuhi dengan anggaran yang relatif terjangkau.
Sebagai contoh, pengadaan selang pemadam diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp3 juta.





