Raperda tersebut kemudian kembali dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah pada 2026.
DPRD Samarinda berharap proses penyempurnaan materi dapat dilakukan tahun ini sehingga pembahasan regulasi dapat berjalan lebih terarah.
Pada pembahasan awal, Bapemperda mengundang sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Bapperida, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian awal DPRD mencakup kesesuaian dasar hukum, pembaruan istilah perangkat daerah, hingga penyesuaian nomenklatur dalam rancangan regulasi.
DPRD Dorong RIPPARDA Sesuai Perkembangan Pariwisata
Penyempurnaan dokumen juga diarahkan agar RIPPARDA tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu menggambarkan kebutuhan pengembangan pariwisata Samarinda dalam jangka panjang.
Sekretaris Disporapar Samarinda, Andy Ariefin, menyampaikan bahwa perkembangan sektor pariwisata perlu tercermin dalam rancangan RIPPARDA.
Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan pariwisata selama 20 tahun.
Bapemperda juga mendapat masukan terkait pentingnya memasukkan perkembangan teknologi dan pola promosi wisata ke dalam perencanaan.





