Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Dorong Penataan Pedagang Polder Air Hitam Usai Aduan Warga Bertambah

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:0

POLDER - DPRD Samarinda dorong penataan pedagang Polder Air Hitam menyusul meningkatnya keluhan warga/Foto: megapolitik.com

MEGAPOLITIK.COM - Bertambahnya jumlah pedagang di kawasan Polder Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, membuat penataan kawasan tersebut semakin mendesak.

Keberadaan hampir 200 lapak kini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari penumpukan sampah hingga kepadatan kendaraan dan kegiatan perdagangan yang berlangsung melewati batas waktu operasional.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai diperlukan langkah penataan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan fungsi kawasan maupun kenyamanan warga sekitar.

Ia menjelaskan, Polder Air Hitam pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang diperuntukkan sebagai tempat penampungan air, ruang terbuka, serta area pendukung kegiatan olahraga, bukan lokasi perdagangan permanen.

Iswandi mengungkapkan, jumlah pedagang di lokasi tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan ketika persoalan itu pertama kali dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pada pembahasan awal, jumlah pedagang diperkirakan hanya berkisar 60 hingga 80 orang. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan jumlah lapak telah mendekati 200 unit.

“Secara aturan Perda itu sebenarnya tidak boleh jualan di situ, sama sekali tidak boleh karena itu aset pemerintah. Tapi kita perjuangkan dan fasilitasi supaya usaha mikro di tengah ekonomi yang susah bisa tetap hidup. Ini jalan tengah sementara,” kata Iswandi.

Meski terdapat ketentuan daerah yang melarang kegiatan berdagang di atas aset tersebut, Komisi II berupaya mencari solusi sementara agar para pelaku usaha mikro tetap mempunyai kesempatan memperoleh penghasilan.

Kendati demikian, kesempatan tersebut harus disertai komitmen untuk mematuhi aturan apabila pemerintah nantinya melaksanakan penataan secara menyeluruh.

Sebagai langkah awal, setiap pedagang diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai. Dokumen itu menjadi bentuk persetujuan bahwa mereka bersedia mengikuti kebijakan penertiban apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink