Adapun lima Raperda yang tengah dibahas meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.
Kemudian, perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 terkait penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).
Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.
Dua Raperda lainnya mengatur Penyelenggaraan Urusan Perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Ahmad Yani mengatakan, setelah pembahasan di DPRD rampung, kelima rancangan tersebut akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk difasilitasi, dikoreksi, dan disempurnakan.
Hasil fasilitasi itu kemudian dikembalikan untuk ditindaklanjuti DPRD bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Targetnya bulan Desember ini selesai. Mudah-mudahan tidak ada halangan maupun rintangan," jelasnya.





