Junadi menilai kejelasan status tanah harus dipastikan agar pembangunan fasilitas pemerintahan tidak menyisakan persoalan legalitas. Evaluasi juga diperlukan terhadap tahapan sebelum pembangunan, terutama terkait pemeriksaan status dan penguasaan lahan oleh pemerintah.
“Setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, kami mendorong seluruh pihak terkait melakukan penelusuran secara menyeluruh agar ada kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Junadi meminta agar pembahasan kembali dilanjutkan melalui pertemuan pada Senin pekan depan. DPRD akan mengundang sejumlah instansi untuk memperjelas persoalan tersebut.
Pihak yang direncanakan hadir meliputi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.
Pertemuan lanjutan itu diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam penyelesaian status lahan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu.
Kelengkapan dokumen, koordinasi antarinstansi, dan kepastian hukum menjadi hal yang perlu dipastikan sebelum persoalan tersebut dinyatakan selesai.
(adv)





