DPRD berharap setiap OPD dapat mengevaluasi kegiatan yang belum berjalan dan memastikan proses pengerjaannya tidak terus tertunda hingga mendekati akhir tahun.
DPRD Khawatir Pekerjaan 2026 Membebani APBD 2027
Abdul Rasid menyoroti potensi penumpukan pekerjaan apabila program yang sudah dianggarkan pada 2026 tidak selesai sesuai jadwal.
Menurutnya, kegiatan yang kembali dimasukkan ke dalam APBD 2027 dapat mengurangi ruang pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan baru.
Setiap tahun anggaran memiliki perencanaan dan pembagian kegiatan masing-masing.
Karena itu, pekerjaan yang seharusnya diselesaikan tahun ini tidak semestinya terus terbawa ke periode berikutnya.
DPRD ingin memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai tahun perencanaannya.
Dengan begitu, anggaran 2027 dapat difokuskan pada program baru yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kami tidak mau kegiatan ini tidak terealisasi, sehingga dimasukkan lagi ke APBD 2027. Itu akan menghambat kegiatan kita, sementara kegiatan yang lain kan juga banyak. Apa yang direncanakan tahun 2026 harus dilaksanakan tahun ini. Untuk 2027, kita punya kegiatan-kegiatan yang lain lagi,” terangnya.
Perhatian DPRD tersebut juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Sebab, keterlambatan pelaksanaan program tidak hanya berisiko membuat target pembangunan meleset, tetapi juga dapat memengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda berikutnya.
Karena itu, OPD diminta lebih aktif mengendalikan tahapan pekerjaan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian kegiatan.





