Pertama, pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang dalam Wilayah Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur.
Kedua, perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).
Ketiga, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 terkait perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda).
Sementara dua rancangan lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Beragam materi tersebut membuat keterlibatan publik diperlukan agar setiap rancangan aturan dapat dilihat dari berbagai kepentingan.
Terlebih, regulasi yang dibahas bersinggungan dengan pelayanan pemerintahan, aktivitas usaha, kepemudaan hingga kepentingan masyarakat adat.
Johansyah juga meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan kritik atau keberatan, tetapi turut menawarkan alternatif penyelesaian.





