Namun, kesiapan perusahaan daerah itu juga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.
Eko menyebut PT KSDE masih menghadapi sejumlah persoalan internal, mulai dari struktur kepemimpinan hingga kemampuan menyusun laporan terkait kondisi aset yang akan dikelola.
Situasi tersebut membuat DPRD perlu mengawal prosesnya secara lebih terarah.
Pembentukan Pansus bahkan dilakukan di luar daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dengan fokus mengawal pembahasan regulasi penyertaan modal hingga tersedia dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan.
Bagi DPRD, keberhasilan penyelamatan aset tidak cukup diukur dari selesainya pembahasan aturan atau beralihnya status pengelolaan kepada perusahaan daerah.
Pelabuhan harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang jelas dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Eko menegaskan, DPRD ingin memastikan aset yang selama ini tidak memberikan manfaat tersebut dapat kembali digunakan dan dikelola secara produktif.
“Jangan sampai aset sebesar itu terus terbengkalai. Kita ingin asetnya bisa dikelola, dipakai untuk kegiatan usaha dan akhirnya memberikan pendapatan bagi daerah,” tandasnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap Pelabuhan Ambarawang Laut tidak lagi menjadi fasilitas yang hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kukar.
Kepastian regulasi, penilaian aset, dan kesiapan pengelola menjadi sejumlah tahapan penting agar rencana penyelamatan tidak kembali berhenti di tengah jalan. (adv)





