MEGAPOLITIK.COM - Gelombang kekhawatiran terkait rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) di Kalimantan Timur terus menguat.

Kebijakan tersebut dinilai dapat melemahkan daya fiskal daerah dan mengancam keberlanjutan layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Bagi wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim, DBH bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi merupakan hak konstitusional yang menentukan kemampuan daerah dalam menjaga kesejahteraan rakyat.

“Saya sangat mendukung sikap tegas Pemprov Kaltim dalam menolak pemotongan DBH oleh pemerintah pusat, karena Kaltim punya hak yang jelas sesuai aturan,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono (8/12/2025).

Ia menekankan bahwa selama ini Kaltim memilih jalur elegan dan konstruktif dalam menyampaikan keberatan, namun ketenangan itu tidak boleh dianggap sebagai kelemahan, terlebih ketika kebijakan pusat mulai bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, jika pemotongan DBH tetap dilaksanakan, dampaknya akan sangat besar terhadap kapasitas fiskal daerah dan berpotensi menurunkan kualitas layanan publik.

Ia menilai jalur diplomasi dan mekanisme konstitusional harus terus ditempuh, namun pemerintah pusat juga perlu menunjukkan itikad baik dengan menanggapi keberatan daerah secara proporsional.