MEGAPOLITIK.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi merampungkan distribusi dana Program Pendidikan Gratispol senilai Rp44.153.600.000 kepada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah tersebut.

Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas Pemprov Kaltim, terutama untuk memastikan masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih setara.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa dana ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang kompetitif di masa depan.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana harus dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa.

“Dana Gratispol adalah investasi strategis untuk menjamin akses pendidikan berkualitas. Dana ini harus dimanfaatkan maksimal, terutama untuk meringankan beban biaya kuliah seperti UKT. Pengelolaannya wajib transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Rudy Mas’ud, Rabu (12/11/2025).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim memastikan proses pencairan dilakukan cepat dan sesuai ketentuan.

Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengungkapkan bahwa percepatan administrasi dilakukan agar manfaat program segera dirasakan mahasiswa.

“SP2D telah terbit pada 12 November 2025, hanya satu jam setelah SPM dari Biro Kesra diajukan,” jelasnya di Samarinda.

Ia menambahkan bahwa ketepatan prosedur tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola anggaran publik, khususnya di sektor pendidikan.

Dana Rp44,15 miliar tersebut disalurkan ke tujuh PTN dengan rincian berikut:

• Universitas Mulawarman (Unmul): Rp22.454.300.000
• Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): Rp6.382.100.000
• UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): Rp4.898.600.000
• Institut Teknologi Kalimantan (ITK): Rp4.680.500.000
• Poltekkes Kemenkes Samarinda: Rp3.562.940.000
• Politeknik Negeri Balikpapan: Rp1.570.360.000
• Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: Rp604.800.000

Sementara itu, penyaluran untuk perguruan tinggi swasta (PTS) belum dapat dilakukan karena kampus masih melengkapi dokumen administrasi hibah.

Pemprov Kaltim meminta seluruh PTS segera memenuhi syarat agar proses verifikasi oleh BPKAD dan Biro Kesra dapat dilanjutkan.

Pemerintah menekankan bahwa mekanisme hibah harus mengikuti aturan ketat demi menjaga integritas pengelolaan anggaran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, mengapresiasi pelaksanaan program Gratispol.

Ia mendorong masyarakat Kaltim, khususnya generasi muda, memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

“Kita berharap program Gratispol benar-benar dimanfaatkan warga Kaltim untuk meningkatkan jumlah lulusan sarjana,” ujar Darlis.

Menurutnya, program ini dapat mengurangi kendala biaya yang selama ini menjadi penghambat lulusan SMA untuk melanjutkan kuliah.

Ia menambahkan bahwa lulusan SMK cenderung langsung terserap ke dunia kerja karena kebutuhan tenaga terampil.

Ia juga meminta kampus segera menyalurkan manfaat Gratispol kepada mahasiswa melalui pengurangan UKT atau komponen biaya lainnya sehingga bantuan dapat dirasakan langsung oleh peserta didik.

Menurut Darlis, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dengan tuntasnya penyaluran dana Gratispol dan dukungan penuh DPRD Kaltim, pemerintah daerah menargetkan program ini dapat memperkuat kualitas SDM sekaligus menjadikan Kaltim sebagai pusat pendidikan unggulan di kawasan timur Indonesia. (adv)