MEGAPOLITIK.COM -  Menjelang rangkaian kontestasi politik mendatang, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa sistem pengawasan pemilu harus diperkuat dan tidak lagi mengandalkan pola lama.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai evaluasi dari Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi kunci untuk memperbaiki kelemahan dan menjaga praktik baik yang sudah ada.

“Pemilu kemarin memberi banyak pelajaran. Yang sudah kuat dijaga, yang masih lemah harus diperbaiki. Ini dasar agar kualitas demokrasi bisa naik kelas,” ujar Subandi, Sabtu (6/12/2025).

Menurut Subandi, posisi Kaltim sebagai wilayah teras Ibu Kota Nusantara (IKN) menambah kompleksitas dinamika politik.

Kondisi ini membuat pengawasan lebih menantang, sehingga lembaga pengawas harus lebih modern dan adaptif.

Penguatan, kata dia, tidak cukup hanya di sisi struktur kelembagaan. Kualitas sumber daya manusia (SDM), pelatihan berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor utama dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

“Tanpa SDM terlatih dan teknologi pendukung, pengawasan tidak akan maksimal,” tambahnya.

Subandi juga menekankan pentingnya keterlibatan publik. Menurutnya, demokrasi tidak bisa dijaga hanya oleh penyelenggara dan pengawas. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pemilu tetap bersih, adil, dan bermartabat.

“Demokrasi tidak bisa dijaga satu pihak saja. Masyarakat memiliki peran besar memastikan pemilu berjalan transparan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengawasan pemilu hanya akan efektif jika semua pihak bersinergi. “Tanpa kolaborasi menyeluruh, pengawasan akan timpang dan hasilnya tidak optimal,” tutup Subandi.

Dengan fokus pada modernisasi pengawasan dan partisipasi publik, DPRD Kaltim berharap demokrasi di wilayah teras IKN tetap kokoh dan terjaga kualitasnya. (adv)