Namun, mewujudkan jaringan drainase yang menyeluruh membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit.
Di tengah pengetatan belanja pemerintah, pengerjaan infrastruktur harus dibagi ke dalam sejumlah tahapan sehingga penyelesaian seluruh kawasan membutuhkan waktu.
Situasi ini membuat penetapan prioritas menjadi bagian penting dalam kebijakan penanganan banjir.
Pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan di setiap lokasi, kondisi saluran yang sudah ada, serta keterhubungan jaringan drainase agar pembangunan tidak hanya menyelesaikan masalah secara parsial.
Deni menilai, hasil pembangunan juga perlu dijaga melalui pemeliharaan rutin.
Saluran yang telah diperbaiki tetap berisiko mengalami penyumbatan apabila tidak dirawat dengan baik.
Oleh karena itu, koordinasi pemerintah dan partisipasi warga diperlukan untuk menjaga fungsi drainase sekaligus mendukung upaya pengurangan banjir di Samarinda. (adv)





