Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Kukar

Anggaran Daerah Terbatas, DPRD Kukar Perluas Lobi Kementerian untuk Amankan Program Pusat

Kamis, 19 November 2026 - 12:16

MENJELASKAN - Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani/Foto: Humas Protokol & Publikasi Set DPRD Kukar

MEGAPOLITIK.COM - Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan bagi Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Kukar berupaya memperluas akses pendanaan dengan menjalin komunikasi langsung ke sejumlah kementerian agar program pemerintah pusat dapat diarahkan ke daerah.

Langkah ini menjadi salah satu strategi dewan agar pembangunan di Kukar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan cakupan wilayah dan kebutuhan yang cukup luas, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat berbagai agenda pembangunan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut pihaknya telah membangun komunikasi dengan sejumlah kementerian yang memiliki kewenangan dan program sesuai kebutuhan daerah.

Instansi yang menjadi sasaran pendekatan tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Keuangan, Dalam Negeri, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Lingkungan Hidup.

Menurut Ahmad Yani, setiap kementerian memiliki ruang intervensi yang berbeda.

Karena itu, DPRD berupaya menghubungkan kebutuhan pembangunan Kukar dengan program yang tersedia di tingkat pusat, mulai dari infrastruktur, transportasi, pengelolaan lingkungan, hingga sektor lainnya.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink