MEGAPOLITIK.COM - Iqbal Ramadhan, anak dari Jendral Moerdiono eks Menteri Sekretaris Negara, menjelaskan kejadian aksi demonstrasi di kantor DPR pada 22 Agustus 2024.

Hal itu Iqbal Ramadhan sampaikan saat dirinya hadir pada podcast Akbar Faizal Uncensored berjudul "Demo, Anak Tangan Kanan Soeharto Disiksa Aparat. “Saya Melawan Gibran, Kaesang, Bobby dan Bapaknya” tayang pada Rabu (29/8/2024).

Tim redaksi menonton video podcast Akbar Faizal Uncensored itu pada Kamis (29/8/2024).

Diketahui, Iqbal Ramadhan, menjadin salah satu peserta aksi dan korban kekerasan di aksi demonstrasi di depan kantor DPR RI pada 22 Agustus lalu.

Sebelumnya Akbar Faizal menanyakan soal kenapa harus demo, dan apa alasan demo menjadi masif.

“Apa yang membuatmu harus turun ke bawah berdemo bersama dengan teman-temanmu, kenapa targetnya ke DPR, apa alasan kenapa sampai demo itu menjadi sangat masif hari itu dan selanjutnya apa yang ada dalam bayanganmu, saya sedang berbicara dengan seorang anak muda yang saya bayangkan kalian yang akan mengambil posisi ke depan nantinya, apa yang membuatmu melakukan semua ini awalnya,” tanya Akbar Faizal.

Hal itu pun dijawan Iqbal Ramadhan.

“Awalnya itu sebenarnya ini hanyalah permulaan mungkin, akhir dari permulaan, semuanya ini kan terakumulasi dari gerakan 2019 bagaimana kemudian DPR dan pemerintah itu mendorong RUU KPK, RKUHP kemudian Omnibuslaw dan sebagainya,” jawab Iqbal Ramadhan.

“Nah kemarahan-kemarahan itu kemudian bergulir dan pecah di tanggal 22 Agustus 2024 ketika dikeluarkan putusan MK nomor 60 dan 70 kemudian ada upaya DPR terutama baleg untuk apa ya menganulir putusan-putusan tersebut, nah ini kan sebenarnya putusan nomor 60 dan 70 ini kita tidak bisa lepaskan dari bagaimana putusan nomor 90 terkait usia cawapres kemarin, banyak yang mempunyai pandangan bahwa putusan 90, 60 dan 70 ini kemudian satu rangkaian untuk memperkuat atau memperluas dinasti kekuasaan,” lanjutnya.

Iqbal Ramadhan menjelaskan demo itu terjadi karena adanya upaya DPR menganulir Putusan MK Nomor 60 dan 70.

“Jadi ingin membuat dinasti keluarga, kalau kita diskusi di bawah nah putusan 60, 70 itu kemudian apa ya justru kan putusan 60 memberikan kita macam warna dan macam-macam pilihan gitu untuk memilih kepala daerah kita maupun wakil kepala daerah kita nantinya, tapi dengan adanya upaya untuk menganulir putusan 60 ini kemudian kan ini sebenarnya menjadi hambatan bagi demokrasi dan hambatan bagi pemuda untuk memilih pemimpinnya gitu, karena kita sebenarnya tidak memilih tapi kita hanya di pilihkan dua pilihan gitu,” lanjut Iqbal Ramadhan lagi.

Menurutnya Putusan MK Nomor 60 membuat kita banyak pilihan dalam menentukan kepala daerah kita masing-masing, dia juga menjelaskan kalau Putusan MK Nomor 60 dianulir itu menghambat demokrasi dan menghambat bagi pemuda untuk memilih pemimpinnya.

“Kemudian putusan nomor 70 ini kan kemudian nuansa intrik politik dinasti kekeluargaannya sangat kencang, karena ada wacana-wacana ingin menaikkan anak dari presiden untuk menjadi kepala daerah, jadi pemuda saat itu gagal untuk membatalkan putusan nomor 90 kemudian inilah nomor 60 dan 70 pemuda kembali belajar untuk kemudian menggagalkan bagaimana kekuasaaa ingin membangun dinasti keluarganya,” lanjut Iqbal Ramadhan. (gwh)