Menurut Abdulloh, meski ada hambatan fiskal dan persoalan lahan, agenda pembangunan harus terus bergerak agar masyarakat tidak dirugikan.
“Tekanan fiskal dan persoalan lahan memang tantangan, tapi pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus menyesuaikan peta jalan, tapi stagnasi harus dihindari,” jelasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga proyek strategis daerah terpencil.
Dengan koordinasi ketat antara Komisi I, Komisi III, dan dinas teknis terkait, DPRD memastikan bahwa proyek penting tetap berjalan meski sumber dana terbatas.
“Prioritas pembangunan harus jelas dan realistis, agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkas Abdulloh. (adv)
.webp)
_-_2026-03-03T224544.277.webp)
.webp)
.webp)
