MEGAPOLITIK.COM - Pemerintah terus menggenjot agenda pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu pilar utama dalam proses ini adalah relokasi aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian dan lembaga pusat.

Namun, hingga akhir Juli 2025, baru 1.170 pegawai Otorita IKN yang resmi tinggal dan bekerja di wilayah IKN.

Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang direkrut langsung oleh Otorita IKN.

Dari total tersebut, termasuk 109 tenaga kesehatan dari Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan yang kini bertugas di rumah sakit maupun puskesmas milik pemerintah pusat di wilayah IKN.

15 Kementerian dan Lembaga Disiapkan Pindah, Namun Masih Minim Detail

Menurut pernyataan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sejumlah kementerian dan lembaga sudah mulai menempatkan perwakilannya di IKN.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), serta berbagai balai teknis.

Kehadiran mereka dinilai logis karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur perkantoran dan hunian yang menjadi prioritas awal.

Namun, Basuki belum merinci secara lengkap siapa saja 15 kementerian dan lembaga yang dimaksud telah siap untuk relokasi.

Target Relokasi ASN Terus Mundur Sejak Era Presiden Jokowi

Rencana awal pemindahan ASN ke IKN sudah disusun lebih dari satu tahun lalu.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pemindahan 3.246 ASN ke IKN pada Juli hingga November 2024.

Namun, jadwal tersebut mengalami beberapa kali penundaan, mulai dari September, Oktober, hingga akhirnya ditetapkan kembali ke Januari 2025.

Faktor utama penundaan adalah belum siapnya infrastruktur dasar seperti gedung perkantoran, hunian, hingga akses terhadap air bersih.

Bahkan, peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun lalu sempat menyorot keterlambatan penyediaan air bersih dan jaringan digital yang penting untuk implementasi e-government di IKN.

Masa Pemerintahan Baru, Target Baru: Relokasi Bisa Molor Hingga 2026

Memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proses pemindahan ASN masih mengalami hambatan struktural.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa target pemindahan ASN pada Januari 2025 kembali harus ditunda.

Alasannya, sebagian besar kementerian dan lembaga masih dalam proses penataan organisasi dan struktur kerja akibat perubahan nomenklatur kementerian di kabinet baru.

Kementerian PAN-RB pun menyatakan masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang belum ditandatangani, sebagai payung hukum relokasi.

Proyek Pembangunan Tahap II Dimulai Agustus 2025

Meskipun pemindahan ASN belum berjalan sesuai rencana, pemerintah memastikan bahwa pembangunan tahap II IKN akan tetap dimulai pada Agustus 2025.

Kepala Otorita IKN menyebut bahwa semua persiapan dan penganggaran telah rampung, termasuk alokasi dana sebesar Rp48 triliun untuk pembangunan hingga tahun 2028.

Pembangunan tahap II akan dimulai dengan proses lelang yang menentukan pelaksana proyek-proyek infrastruktur lanjutan di kawasan IKN.

Hal ini menjadi lanjutan dari pembangunan tahap I yang mencakup kawasan inti pusat pemerintahan.

Bukan Sekadar Pindah Fisik, Sistem Pemerintahan Juga Harus Siap

Pemindahan ASN ke IKN tidak hanya soal memindahkan manusia, melainkan juga sistem administrasi dan pemerintahan.

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa relokasi penuh kemungkinan baru bisa dilakukan pada tahun 2026, setelah konsolidasi struktural dan kesiapan layanan publik benar-benar matang.

Dengan demikian, meskipun semangat untuk memindahkan pusat pemerintahan ke IKN terus digaungkan, proses ini masih membutuhkan waktu, tahapan teknis yang kompleks, serta kesiapan yang menyeluruh dari semua pihak terkait. (apr)