MEGAPOLITIK.COM -  Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI pada 20 Mei 2026 memantik perhatian luas.

Pernyataan yang mengangkat kembali semangat Vivere Pericoloso atau “hidup menyerempet bahaya” dinilai bukan sekadar retorika politik, melainkan sinyal kuat perubahan arah geopolitik dan ekonomi Indonesia.

Pemerhati intelijen dan keamanan, Surya Fermana, menilai pidato tersebut sebagai langkah strategis untuk memutus rantai panjang eksploitasi sumber daya Indonesia oleh kepentingan asing.

Menurut Surya, kebijakan pembentukan BUMN ekspor untuk komoditas strategis seperti sawit dan batu bara menjadi langkah agresif pemerintah untuk mengambil posisi sebagai price setter di pasar global.

Jika dijalankan secara efektif, kebijakan itu diyakini mampu mendongkrak pendapatan negara secara signifikan.

Namun, ia menilai respons negatif dari sejumlah media internasional setelah pidato Presiden tidak bisa dianggap sebagai reaksi biasa.

“Dalam teori intelijen ekonomi, ketika suatu negara mulai mengubah status quo perdagangan global yang timpang, maka pihak-pihak yang selama ini diuntungkan akan melakukan berbagai counter measures. Salah satunya lewat infiltrasi narasi untuk melemahkan legitimasi kebijakan di mata publik internasional maupun domestik,” ujar Surya.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bagian dari information warfare atau perang informasi, termasuk operasi pembentukan opini yang diarahkan untuk menggembosi agenda kedaulatan ekonomi nasional.

Surya juga menyoroti lemahnya respons publik dalam negeri terhadap pidato Presiden.

Menurutnya, minimnya dukungan di ruang publik dan media sosial justru menciptakan kekosongan narasi yang rawan dimanfaatkan pihak luar.

“Presiden seperti berjuang sendirian di garis depan pertahanan ekonomi. Tidak terlihat adanya gerakan kontra-propaganda yang kuat di ruang siber,” katanya.

Ia kemudian membandingkan situasi saat ini dengan era Soekarno ketika deklarasi Dwikora dikawal oleh mobilisasi massa berbasis semangat nasionalisme dan dukungan politik yang masif.

Meski demikian, Surya mengingatkan bahwa ancaman terbesar justru bisa datang dari dalam negeri sendiri.

Ia menilai keberhasilan kebijakan ekonomi strategis tidak hanya bergantung pada tekanan eksternal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, publik dan pelaku pasar saat ini masih berada dalam posisi wait and see terhadap pengelolaan BUMN ekspor yang baru dibentuk.

“Bahaya terbesarnya bukan pada konsep kebijakannya, tetapi potensi state capture oleh oligarki baru serta praktik pemborosan anggaran yang berujung korupsi,” tegasnya.

Surya menilai perang ekonomi global hanya bisa dimenangkan jika pemerintah mampu melakukan pembenahan menyeluruh di dalam negeri, terutama dalam pemberantasan korupsi dan penguatan efisiensi birokrasi.

Ia meyakini kepercayaan publik akan menjadi benteng utama dalam menjaga agenda besar Presiden Prabowo dari berbagai bentuk sabotase ekonomi internasional.

“Kalau praktik koruptif dibersihkan dan efisiensi benar-benar ditegakkan, dampak kekayaan negara akan langsung dirasakan rakyat. Dukungan publik itulah yang nantinya menjadi human shield paling kuat bagi kebijakan strategis nasional,” pungkasnya. (tam)