MEGAPOLITIK.COM -  Polemik adanya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka msih bergulir.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa surat tersebut akan dibahas melalui mekanisme rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Namun, Dasco menyebut prosesnya belum dimulai karena dokumen resmi masih berada di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

“Suratnya belum sampai ke pimpinan. Kalau nanti sudah dikirim dari Setjen, akan dibahas dalam Rapim dan Bamus sesuai mekanisme. Mungkin besok atau pekan depan,” kata Dasco kepada awak media usai Rapat Paripurna DPR, Senin (23/6/2025).

DPR RI Diminta Waspada, Banyak Surat Mengatasnamakan Purnawirawan

Dasco menegaskan, DPR harus berhati-hati menyikapi surat tersebut karena banyak pihak yang mengaku sebagai forum purnawirawan TNI-Polri mengirim surat serupa.

Ia menilai, kajian mendalam sangat penting sebelum menentukan tindak lanjut politik apa pun.

“Surat masuk dari berbagai pihak, termasuk yang mengatasnamakan purnawirawan, sangat banyak. Kami akan sikapi dengan hati-hati dan kaji secara menyeluruh sebelum menentukan langkah lebih lanjut,” ujarnya.

Siapa Pengusul Pemakzulan Gibran? Ini Profil Empat Purnawirawan Penandatangan Surat

Surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD.

Isinya menyoroti bahwa Gibran dinilai memperoleh tiket pencalonan Wapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap cacat hukum karena konflik kepentingan.

Surat tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel. 

Lalu, ada empat tanda tangan dari pensiunan jenderal yang menutup pernyataan sikap dalam bentuk surat usulan tersebut. 

Siapa saja mereka? 

1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

Pernah menjabat Danjen Kopassus, Pangkostrad, dan terakhir menjadi Menteri Agama RI (2019–2020).

Pernyataannya terkait pelarangan cadar dan celana cingkrang sempat menuai kontroversi.

2. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Mantan KSAU yang dikenal karena langkah reformasi di tubuh TNI AU, termasuk rehabilitasi sejarah terhadap tokoh seperti Omar Dani.

3. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

Lulusan Akmil 1970, pernah menjabat Kepala BAIS TNI dan KSAD.

Ia dikenal sebagai tokoh militer yang konsisten menyuarakan netralitas TNI dalam politik.

4. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Eks KSAL yang juga pernah menjabat Wakil Gubernur Lemhannas.

Dikenal sebagai perwira tinggi dengan pengalaman panjang di jajaran AL.

Kritik Etika dan Kepatutan Jadi Sorotan Forum Purnawirawan

Selain aspek hukum, para purnawirawan dalam suratnya juga menilai Gibran belum layak menjabat Wapres dari segi etika dan kepatutan.

Mereka mengkritik latar belakang Gibran yang dinilai belum cukup pengalaman, hanya menjabat dua tahun sebagai Wali Kota Solo, serta mempertanyakan kualitas pendidikan sang Wapres.

“Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, sangat tidak pantas negara ini memiliki Wakil Presiden yang belum teruji,” demikian isi kutipan dari surat tersebut. (tam)