MEGAPOLITIK.COM -  Kabupaten Aceh Tamiang kembali menjadi sorotan nasional setelah banjir besar pada akhir November 2025 melumpuhkan sejumlah wilayah penting, termasuk pusat Kabupaten di Kota Kualasimpang.

Curah hujan ekstrem, angin kencang, serta kondisi geologi yang labil memicu luapan sungai, genangan meluas, hingga longsor yang merusak infrastruktur vital.

Sebagai bagian dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), daerah ini sebelumnya dikenal aktif dalam agenda tata kelola berkelanjutan.

Namun situasi terkini menunjukkan tantangan besar dalam ketahanan bencana.

LTKL: Banjir Sumatra Menggambarkan Krisis Tata Kelola Risiko

Ketua Umum LTKL sekaligus Bupati Sigi, Rizal Intjenae, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana hidrometeorologi yang menghantam sejumlah kabupaten di Sumatra.

“Situasi yang dihadapi masyarakat sangat memprihatinkan. Dukungan lintas pihak mutlak diperlukan, dan perbaikan tata kelola lahan akan menjadi fokus kami ke depan,” ujarnya dalam keterangan pers diterima redaksi Megapolitik.com hari ini. 

Pernyataannya menegaskan bahwa banjir kali ini bukan insiden tunggal, melainkan gejala sistemik dari lemahnya mitigasi risiko dan perubahan pola cuaca ekstrem.

Gubernur Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi berlaku sejak 28 November hingga 11 Desember 2025.

Kebijakan ini menjadi dasar mobilisasi lintas-kabupaten yang dikomandoi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Aceh Tamiang masuk dalam daftar 14 kabupaten/kota yang terdampak, bersama Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan wilayah lainnya.

Kualasimpang Lumpuh, Puluhan Rumah Terendam

Pada 26 November, Kota Kualasimpang dilaporkan lumpuh total.

Ketinggian air di beberapa titik mencapai tiga meter.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, yang memimpin langsung operasi lapangan, menyebut 70 rumah warga terendam dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

Selain rumah warga, fasilitas umum dan jaringan listrik ikut terdampak. Angin kencang merobohkan sejumlah infrastruktur, memperburuk akses dan komunikasi.

Pemerintah Kerahkan TAGANA, Basarnas, hingga TNI-Polri

Dinas Sosial Aceh menugaskan TAGANA di seluruh kabupaten/kota untuk siaga penuh, terutama untuk melindungi kelompok rentan.

Dukungan personel dari Polda Aceh, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan mulai masuk sejak 26 November.

Dari sektor energi, PLN melaporkan kerusakan pada lima tower SUTT 150 kV. Tim dari berbagai provinsi telah dikerahkan untuk membangun tower darurat dan memulihkan pasokan listrik.

Instruksi Siaga Bupati Aceh Tamiang Jadi Langkah Kritis Awal

Instruksi siaga bencana yang dikeluarkan Bupati Aceh Tamiang pekan sebelumnya menjadi salah satu langkah antisipatif penting.

Kebijakan itu mencakup:

• Evakuasi dini
• Pembentukan Satgas terpadu
• Penguatan layanan kesehatan
• Penyediaan bantuan kemanusiaan

Kebijakan tersebut kini menjadi payung koordinasi utama bagi tim penanganan.

APKASI Galang Dukungan untuk Wilayah Terdampak

Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang, memastikan bahwa asosiasi tengah menggalang dukungan untuk kabupaten terdampak.

“Solidaritas menjadi kunci percepatan pemulihan. Penggalangan bantuan sedang dilakukan untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Akses Terputus, Informasi Tak Stabil, Warga Sulit Dijangkau

Sejumlah wilayah di Aceh Tamiang masih terisolasi akibat banjir dan longsor. Ini menghambat evakuasi, logistik, serta pendataan resmi.

Hingga kini, Pusdalops Aceh Tamiang belum memperoleh data lengkap tentang kerusakan infrastruktur maupun daftar posko.

Kendala terbesar:

• Jaringan komunikasi terputus
• Listrik padam
• Mobilitas petugas terbatas

Akibatnya, banyak keluarga di luar daerah belum mendapatkan kabar dari anggota keluarga mereka.

Situasi informasi yang tidak stabil memunculkan kekhawatiran publik dan memperlihatkan rapuhnya sistem komunikasi darurat di tingkat kabupaten.

Dalam kondisi darurat, pemantauan publik menjadi elemen penting: peliputan yang akurat, sumber informasi terpercaya, dan partisipasi dalam kanal bantuan resmi membantu mempercepat identifikasi kebutuhan mendesak.

Banjir Aceh Tamiang menjadi pengingat bahwa penanganan bencana bukan hanya soal respons teknis, tetapi juga soal transparansi informasi dan kesiapan sistem pemerintahan daerah. (tam)