MEGAPOLITIK.COM - Ketatnya ruang fiskal kembali menjadi sorotan utama dalam pembahasan APBD Kalimantan Timur 2026.

Penurunan tajam dana transfer ke daerah (TKD) membuat arsitektur keuangan provinsi harus direvisi total.

Dari proyeksi awal Rp21,35 triliun, APBD tahun depan merosot menjadi Rp15,15 triliun.

Penyebabnya bukan sekadar penyesuaian, melainkan anjlokan TKD yang dari rencana Rp9,33 triliun kini hanya tersisa Rp3,13 triliun.

Situasi ini mendorong Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Kaltim memaksimalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2025 sebagai bantalan fiskal.

Seruan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim di Gedung B, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu malam (29/11/2025).

Dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026, Anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, memaparkan struktur belanja yang diusulkan pemprov, yakni belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer Rp5,89 triliun.

Sementara penerimaan pembiayaan dari SILPA 2025 diperkirakan hanya Rp900 miliar.

Syahariah menegaskan bahwa drastisnya penurunan TKD menuntut pemerintah provinsi untuk benar-benar memperkuat fondasi pembangunan dan menyesuaikan kebijakan dengan kapasitas fiskal yang semakin terbatas.

Ia juga meminta dokumen RKPD 2026 ditinjau ulang agar target dan indikator selaras dengan realitas penerimaan yang jauh berkurang.

Golkar turut menyoroti perlunya konsolidasi hingga akhir tahun 2025 agar estimasi SILPA lebih akurat.

Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, ia menilai potensi SILPA 2025 seharusnya bisa melebihi angka Rp900 miliar.

“Realisasi SILPA sebelumnya selalu berada di kisaran Rp2 triliun,” ujarnya.

Selain mengandalkan SILPA, Pemprov Kaltim juga didorong mengaktifkan peran perusahaan besar dalam program corporate social responsibility (CSR).

Menurut Fraksi Golkar, CSR dapat menjadi penguat program prioritas, terutama peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.

“Ketentuan perundang-undangan sudah membuka ruang agar CSR diarahkan mendukung program unggulan pemerintah provinsi,” ujar Syahariah menutup pandangannya.

Dengan merosotnya pendapatan daerah, SILPA dan CSR kini menjadi tumpuan utama untuk menjaga stabilitas APBD 2026 agar pembangunan di Kaltim tetap bergerak meski berada di tengah tekanan fiskal.

(adv)