MEGAPOLITIK.COM -  Polemik pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi perhatian masyarakat adat di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu tindak lanjut dari pimpinan DPRD.

Meski Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah digelar, hasilnya kini berada di tangan pimpinan dewan untuk dijadwalkan pembahasannya.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan bahwa laporan resmi hasil RDP telah diserahkan kepada pimpinan DPRD oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang hadir dalam pertemuan bersama masyarakat adat.

Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah pembahasan DBH sudah masuk agenda resmi dewan.

“Pimpinan yang hadir saat itu adalah Wakil Ketua Ibu Nanda. Beliau sudah menyampaikan dan membuat laporan kepada pimpinan DPRD soal hasil RDP kita tentang DBH. Sampai sekarang saya belum update apakah itu sudah diagendakan atau bagaimana. Mekanismenya sudah berjalan, tapi hasil akhirnya silakan tanyakan ke Ketua DPRD,” jelas Sabaruddin, Selasa (18/11/2025).

Menurut Sabaruddin, Komisi II telah menjalankan seluruh mekanisme, termasuk mendengar masukan masyarakat dan penjelasan teknis soal transparansi serta penyaluran DBH.

Namun, tindak lanjut tetap berada di kewenangan pimpinan DPRD.

“Kalau ditanya sejauh mana, yang jelas laporan sudah masuk. Tinggal pimpinan menjadwalkan. DBH ini menyangkut kepentingan publik, jadi kami berharap ada tindak lanjut cepat,” tambahnya.