MEGAPOLITIK.COM - Permintaan maaf The Dudas Minus One atas polemik kontrak jasa influencer senilai Rp14,7 miliar tidak hanya menjadi respons terhadap kritik publik.
Melalui pernyataan bersama, para personelnya juga mengakui bahwa masyarakat berhak mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah untuk membiayai pekerjaan yang melibatkan mereka.
Ariel NOAH, Desta Mahendra, Gading Marten, dan Raffi Ahmad menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Mereka mengakui keresahan masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, terutama karena kerja sama yang dipersoalkan menggunakan dana publik.
Ariel membuka pernyataan dengan menyampaikan permohonan maaf atas nama kelompok tersebut.
Ia menegaskan, mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang memahami alasan publik mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut.
"The Dudas Minus One ada di sini untuk menyampaikan permintaan maaf atas keresahan yang terjadi di publik terkait dengan pekerjaan yang menggunakan dana publik untuk kegiatan yang melibatkan jasa kami sebagai pekerja seni," ujar Ariel.
Ia menilai pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan dana pemerintah bukan sesuatu yang perlu dihindari.
"Dan menurut kami, memang masyarakat itu memang ya patut mempertanyakan gitu, tentang penggunaan dana-dana tersebut. Jadi menurut kami itu wajar," lanjutnya.
- Raffi Ahmad Minta Maaf soal Endorsement Rp14,7 Miliar, Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana
- Bukan Berawal dari Partai Politik, Begini Jejak Raffi Ahmad hingga Bisa Masuk Pemerintahan Prabowo
- Profil Hidayat Nur Wahid, dari Presiden PKS hingga Mundur dari Wakil Ketua MPR RI, Ini Perjalanan Kariernya
Empat Personel Akui Punya Tanggung Jawab Bersama
Pernyataan Ariel memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai urusan individu yang menerima pekerjaan.
Seluruh anggota The Dudas Minus One menyatakan ikut bertanggung jawab karena terlibat dalam kegiatan yang kini dipertanyakan publik.
Desta Mahendra mengakui dirinya tidak luput dari kesalahan.
Setelah lebih dari 20 tahun berkarier di industri hiburan, ia mengatakan selama ini berusaha menjalankan pekerjaan dengan baik dan mencari nafkah secara benar.
Namun, ia menyadari bahwa keterlibatannya dalam kerja sama tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Gading Marten menyatakan hadir untuk menghadapi persoalan bersama anggota lainnya.
Ia juga mengaku perlu mendengarkan kritik masyarakat karena ikut terlibat dalam pekerjaan yang menjadi perbincangan.
Gading menegaskan tanggung jawab dalam kelompok tersebut tidak bisa dibebankan hanya kepada satu orang.
"The Dudas ini berempat. Jadi tanggung jawabnya sama, kalian berempat tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Kalau satu salah mengambil keputusan berarti empat-empatnya salah mengambil," ujarnya.
Raffi Ahmad juga menegaskan tidak ada upaya pembenaran atas polemik yang terjadi.
Ia menyatakan seluruh anggota kelompok siap menjelaskan persoalan dan mempertanggungjawabkan kerja sama tersebut secara transparan hingga tuntas.
ICW Persoalkan Kontrak Jasa Influencer Dua Kementerian
Polemik ini bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah, terdapat delapan paket pekerjaan dari dua kementerian dengan nilai keseluruhan sekitar Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026.
Rinciannya, lima paket pengadaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 bernilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Pekerjaan tersebut mencakup publikasi melalui kanal digital, produksi konten, hingga kehadiran dalam sejumlah kegiatan.
ICW menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan penyedia jasa sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, kepatutan, dan mekanisme penggunaan anggaran negara untuk pengadaan jasa publikasi yang melibatkan figur publik.
Di sisi lain, RANS sebelumnya menyatakan nilai kontrak tidak hanya mencakup biaya unggahan media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran dalam acara, serta kegiatan promosi lainnya. Perusahaan tersebut juga menyebut pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi.
Dengan munculnya permintaan maaf dari The Dudas Minus One, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada pernyataan para personel, tetapi juga pada kejelasan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Transparansi mengenai proses pengadaan, nilai pekerjaan, dan hasil yang diterima pemerintah menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat. (sal/sal)
- Survei IPO: Amran Sulaiman Teratas, Ini Daftar Menteri yang Dinilai Bekerja Paling Baik di Kabinet Prabowo, Siapa Menyusul?
- Profil Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian yang Dicopot Prabowo saat Bertugas di Amerika Serikat
- Survei IPO: Profil Menteri PKP Maruarar Sirait, Dikenal 19,8% Responden, Dinilai Puas 3,0%





